POSKOTAKALTIMNEWS, BERAU : Di tengah harapan besar para nelayan akan bantuan pemerintah, persoalan klasik kembali mencuat di Kabupaten Berau.  Bantuan yang seharusnya menjadi penopang ekonomi justru berisiko tidak tepat sasaran. Akar masalahnya sederhana, namun krusial data yang tidak akurat dan koordinasi yang belum maksimal.

Bagi sebagian nelayan kecil, bantuan seperti alat tangkap atau sarana penunjang bukan sekadar dukungan, melainkan penentu keberlangsungan hidup. Namun di lapangan, tidak semua yang berhak benar-benar merasakan manfaat tersebut.

Anggota Komisi II DPRD Berau, Sutami, menyoroti persoalan ini sebagai hal yang harus segera dibenahi. Ia menegaskan bahwa ketepatan sasaran adalah kunci agar program bantuan tidak hanya berhenti sebagai formalitas.

“Sudah seharusnya bantuan ini seharusnya tepat sasaran. Jangan sampai nelayan yang benar-benar membutuhkan justru tidak mendapatkan apa-apa,” ujarnya, baru-baru ini dikantor DPRD Berau.

Menurutnya, permasalahan utama terletak pada sistem pendataan yang belum sepenuhnya akurat. Data penerima bantuan kerap tidak diperbarui secara berkala, sehingga tidak lagi mencerminkan kondisi nyata para nelayan di lapangan yang terus berubah. Padahal, dalam praktiknya, kondisi ekonomi nelayan sangat dinamis. Ada yang sebelumnya aktif melaut, namun kini tidak lagi. Sebaliknya, ada pula yang baru masuk dalam kategori membutuhkan, namun belum tercatat dalam data penerima.

“Jujur kami sampaikan kalau kita masih pakai data lama tanpa verifikasi, tentu berisiko besar. Bantuan bisa salah sasaran,” tegasnya.

Sutami mendorong agar pemerintah daerah melakukan pembaruan data secara rutin, disertai verifikasi langsung di lapangan. Pendataan, menurutnya, tidak bisa hanya bersifat administratif, tetapi harus benar-benar menyentuh kondisi riil masyarakat.

Selain soal data, ia juga menyoroti pentingnya sinkronisasi antar instansi. Program bantuan yang berasal dari berbagai tingkatan pemerintahan Kabupaten, Provinsi, hingga Pemerintah Pusat kerap berjalan sendiri-sendiri tanpa koordinasi. Kondisi ini membuka celah terjadinya tumpang tindih bantuan. Ada nelayan yang menerima lebih dari satu bantuan, sementara yang lain justru tidak pernah tersentuh.

“Ini bukan hanya soal teknis, tapi soal keadilan. Jangan sampai ada yang dapat berkali-kali, tapi ada juga yang tidak pernah merasakan,” katanya.

Lebih jauh, Sutami mengingatkan bahwa keberhasilan program bantuan tidak hanya diukur dari jumlah yang disalurkan, tetapi dari sejauh mana bantuan tersebut benar-benar dimanfaatkan.

Ia menilai, selama ini masih ada bantuan yang diberikan tanpa diikuti dengan pendampingan atau pelatihan. Akibatnya, bantuan tersebut tidak digunakan secara optimal, bahkan berpotensi terbengkalai.

“Bantuan itu harus berkelanjutan. Jangan hanya dibagikan, lalu selesai. Harus ada pendampingan supaya benar-benar bermanfaat,” jelasnya.

Ia juga menekankan pentingnya keberpihakan kepada nelayan kecil. Kelompok ini dinilai paling rentan secara ekonomi dan sangat bergantung pada bantuan pemerintah untuk tetap bisa melaut dan memenuhi kebutuhan hidup. “Nelayan kecil ini yang harus diprioritaskan. Mereka yang paling membutuhkan,” tambahnya.

Di sisi lain, transparansi dan akuntabilitas dalam proses pendataan hingga penyaluran bantuan juga menjadi sorotan. Menurutnya, keterbukaan informasi penting agar masyarakat dapat mengetahui dan mengawasi jalannya program tersebut. Dengan sistem yang transparan, potensi penyimpangan dapat ditekan, sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

“Semua harus terbuka. Mulai dari pendataan sampai penyaluran, harus jelas dan bisa dipertanggungjawabkan,” tegasnya.

Sutami berharap, ke depan, pemerintah daerah dapat melakukan pembenahan secara menyeluruh, mulai dari validasi data, penguatan koordinasi, hingga peningkatan kualitas pendampingan.

Sebab, bagi para nelayan, bantuan bukan sekadar program melainkan harapan untuk bertahan di tengah tekanan ekonomi yang tidak menentu. Di tengah luasnya laut Berau, harapan itu seharusnya tidak tenggelam hanya karena data yang keliru dan koordinasi yang lemah. Ketepatan sasaran menjadi kunci, agar bantuan benar-benar sampai ke tangan yang tepat dan memberi dampak nyata.

“Kalau datanya benar, penyalurannya tepat, dan ada pengawasan, saya yakin bantuan ini bisa benar-benar meningkatkan kesejahteraan nelayan,” pungkasnya.  (sep/FN/Advertorial)